Fraksi-fraksi DPRD Nilai Belanja APBD DKI Masa Ahok-Djarot Rendah

Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menilai realisasi anggaran yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2016 yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, masih rendah.

Alasannya, realisasi belanja langsung Pemerintah DKI Jakarta era Gubernur dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot mencapai 75,34 persen dari total anggaran Rp 31 triliun. "Kami berpendapat realisasi tersebut belum maksimal, ditandai dengan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2016 mencapai Rp 7,7 triliun atau 14,31 persen dari total pendapatan daerah," ujar anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Manuafa Siahaan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 17 Juli 2017.

Anggota Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional (PAN), Neneng Hasanah, mengatakan rendahnya realisasi belanja daerah yang tidak maksimal menunjukkan lemahnya perencanaan dari Pemerintah DKI Jakarta.

Menurut Neneng, perlu ada sistem perencanaan terukur dan realistis dengan target pembangunan yang telah ditentukan. "Selain itu, porsi pembelanjaan langsung lebih memprioritaskan pada belanja aset ketimbang belanja program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung," ujar Neneng.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Yani, mengatakan penyerapan anggaran DKI 2016 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, karena baru mencapai 82,5 persen, belum lagi dengan Silpa yang masih tinggi.

"Apakah Pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan perhatian dan peringatan dini sejak awal terhadap potensi rendahnya realisasi anggaran ini?" ujar Yani.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Darussalam, mengatakan belanja langsung merupakan pengeluaran yang berkaitan langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan Pemerintah DKI Jakarta.

Menurut Darussalam, belanja langsung menunjukkan gambaran langsung terhadap pembangunan masyarakat. "Jadi, dalam komponen belanja langsung terdapat hak masyarakat untuk menikmati pembangunan, sementara target sasaran tidak tercapai," ujar Darussalam.





loading...
Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih ;)

Populer