Ini 7 Poin Hasil Pleno Golkar, 2 di Antaranya tentang Jokowi

Rapat pleno DPP Golkar sore tadi melahirkan tujuh poin keputusan. Ada dua keputusan di antaranya yang berkaitan dengan dukungan Golkar kepada Joko Widodo sebagai calon presiden untuk Pemilu 2019.

"DPP tetap melaksanakan rapimnas tahun 2017, khususnya yang berkaitan dengan pencalonan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden 2019," ujar Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (18/7/2017).

Selain itu, poin pertama yang disampaikan dalam hasil rapat pleno adalah Partai Golkar tetap mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Mereka tetap mengikuti hasil musyawarah luar biasa.

"Golkar tetap mengikuti keputusan munas mendukung pemerintahan Jokowi-JK sampai 2019," tegas Nurdin.

Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menegaskan partainya tidak akan berubah haluan. Golkar tetap mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

"Apa pun yang terjadi, posisi politik Partai Golkar tidak akan berubah, tetap konsisten mendukung pemerintahan Jokowi-JK," kata Idrus, Senin (17/7).

"Dan sekaligus konsisten pada keputusan rapimnas tahun 2016, tetap mendukung Jokowi pada Pilpres 2019," ucap Idrus.

Berikut ini tujuh keputusan dalam rapat pleno DPP Golkar:

1. DPP tetap konsisten melaksanakan hasil musyawarah luar biasa, khususnya yang berhubungan dengan dukungan terhadap pemerintah Jokowi-JK.

2. DPP tetap melaksanakan rapimnas tahun 2017 khususnya yang berkaitan dengan pencalonan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden 2019.

3. DPP tetap melaksanakan keputusan rapimnas 2016 untuk tidak melaksanakan munas luar biasa.

4. DPP setuju keputusan Ketum Golkar menugaskan Ketua Harian dan Sekjen untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi harian dan tetap berkoordinasi dan tetap melaporkan kepada Ketua Umum Golkar, yaitu Setya Novanto.

5. Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan terhadap Undang-Undang Pemilu pada 20 Juli 2017 yang akan datang, seluruh anggota Fraksi diwajibkan hadir dalam memperjuangkan penegasan Partai Golkar.

6. DPP Golkar meminta anggota Fraksi pemenangan pemilu Indonesia satu dan dua dan seluruh koordinator wilayah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh kader berkaitan dengan kondisi terkini Partai Golkar, baik internal maupun eksternal.

7. DPP Golkar menyikapi permasalahan dan antisipasi ke depan harus tetap berpegang teguh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta seluruh peraturan pelaksanaan.




loading...
Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih ;)

Populer