Penetapan Tersangka Setya Novanto Tak Terkait Pansus Hak Angket KPK

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto menjadi tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau 2 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


"KPK menetapkan saudara SN sebagai tersangka baru dalam kasus E-KTP," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Nama Novanto sendiri telah muncul dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto. Keduanya merupakan bekas pejabat Kemendagri yang telah duduk di kursi pesakitan.

Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjerat Ketua Umum partai Golkar tersebut memiliki ancaman maksimal penjara seumur hidup dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan Pasal 2 ayat 1 ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Agus menjelaskan Setya Novanto diduga memiliki peran dalam setiap proses pengadaan e-KTP. Mulai perencanaan, pembahasan anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.

"Saudara SN melalui AA diduga memiliki peran, baik dalam proses perencanaan, pembahasan anggaran, maupun pengadaan barang dan jasa," jelas Agus.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah mengantongi dua barang bukti sehingga bisa menjerat Ketua DPR, Setya Novanto (SN) sebagai tersangka.

"Kami punya dua alat bukti yang kuat, biar proses berikutnya diikuti saja di pengadilan," kata Agus.

Agus melanjutkan langkah selanjutnya penyidik KPK akan bekerja cepat menuntaskan kasus ini hingga membuka alat-alat bukti di persidangan.

"Proses berikutnya kami serahkan ke pengadilan dan KPK akan membawa alat-alat bukti yang diperlukan dalam proses itu untuk meyakinkan majelis hakim dan masyarakat untuk berjalan di track yang betul," tambah Agus Rahardjo.

Ditanya pers apakah penetapan tersangka pada Setya Novanto merupakan bentuk perlawanan KPK terhadap Pansus Hak Angket KTP, Ketua KPK Agus Rahardjo membantahnya.

"Ini sama sekali tidak terkait dengan Pansus yang sekarang bekerja," tegas Agus Rahardjo.

Pucuk pimpinan KPK ini juga menyatakan bahwa penetapan tersangka pada Setya Novanto tidak serampangan, melainkan sesuai bukti yang dikantongi KPK.

"Pastinya kami membawa yang bersangkutan ke proses penyidikan tidak serampangan, pasti kami punya dua alat bukti yang kuat," tambah Agus Rahardjo.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan juru bicara KPK Febri Diansyah berbicara kepada wartawan terkait penetapan tersangka baru pada kasus dugaan korupsi penerapan KTP elektronik, di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7/2017). KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka baru pada kasus mega korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Pulang Lewat Pintu Belakang
Ketua DPR Setya Novanto masih mendatangi Gedung DPR Senin kemarin. Novanto juga sempat memimpin Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR serta Rapat Pimpinan DPR dengan Pansus RUU Pemilu.

Usai rapat, Novanto masuk kembali ke dalam ruangan Ketua DPR.

Ketua DPP Golkar Nurul Arifin mengatakan Novanto tidak terlihat sakit. Meskipun, Novanto sempat mengeluhkan sakit vertigo.

"Kalau tadi sih beliau oke (sehat)," kata Nurul.

Novanto keluar DPR selepas azan maghrib pukul 17.58 WIB. Ia tidak melewati lobi Gedung Nusantara III DPR seperti biasanya Pimpinan DPR. Tetapi, melalui pintu belakang gedung Nusantara III DPR.

"Bapak baru jalan, baru pulang," kata Nurul.

Nurul juga mengaku kaget KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka.

"Saya tidak berani berkomentar banyak. Masih kaget, masih kaget," kata mantan artis tersebut.

Nurul mengaku baru mendengar informasi mengenai penetapan Setya Novanto tersangka. Ia juga belum melihat surat penetapan Novanto sebagai tersangka.

"Saya kira besok baru ada sikap yang lebih jelas. Kalau memang, tentu kita prihatin ya, ya kita berharap yang terbaik dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Kita ikuti saja," kata Nurul.

Politikus Golkar Berkumpul
Usai Ketua Umum Golkar Setya Novanto resmi menjadi dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK, para politik Golkar segera merapat ke rumah Novanto. Beberapa petinggi sudah berada di rumah Novanto malam tadi.

Rumah Novanto di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan sekitar pukul 20.00 WIB sudah mulai terlihat ramai.

Salah satu petinggi Golkar yang sudah tiba di kediaman Novanto adalah Nurdin Halid. Ada pula beberapa petinggi partai lain, namun mereka langsung menuju ke dalam rumah Novanto.

Sempat bertemu awak media, Nurdin Halid mengaku hanya ingin mengecek soal status tersangka Novanto.

"Belum tahu saya dari daerah ada informasi-informasi, saya ngecek dulu kebenarannya. Ada informasi bahwa ada pengumuman jadi saya mau memastikan dulu," kata Nurdin.

Tampak dari luar, rumah Novanto dijaga ketat oleh beberapa petugas keamanan dan ditutup rapat. Semua mobil yang tiba akan langsung masuk ke dalam rumah Novanto.

Di luar rumah juga nampak beberapa mobil terparkir. Tidak diketahui apakah mobil tersebut milik tamu di pertemuan tersebut.

Suasana dalam rumah pun terlihat tenang. Hingga pukul 20.20 WIB masih banyak mobil yang tiba di kediamannya.

Fadli Zon Siap Jadi PLT
Wakil Ketua DPR Fadli Zon angkat bicara mengenai penetapan Setya Novanto sebagai tersangka KPK dalam kasus e-KTP.

Fadli mengusulkan adanya rapat pimpinan DPR membahas persoalan tersebut. Politikus Gerindra itu mengaku siap menggantikan tugas Setya Novanto.

"Ya kita semua harus siap sementara (Pelaksana Tugas). Tapi kita lihat dulu nanti kita rapatkan dulu," kata Fadli.

Namun, Fadli mengingatkan pimpinan DPR tidak hanya dirinya. Sehingga, ia harus melihat mekanisme yang ada bila Novanto ingin berkonsentrasi memghadapi kasusnya.

Fadli mengaku baru mendengar informasi mengenai penetapan Novanto sebagai tersangka. DPR akan melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut.

Fadli mengatakan pihaknya mengacu pada UU MD3.

"Dalam UU MD3, jelas yang mengatur kalau ada persoalan yang tersangkut anggota DPR, yang terkait masalah hukum maka yang bersangkutan dapat mengajukan tuntutan hukum yang belum final," kata Fadli.

Sedangkan mengenai posisi Novanto, Fadli mengatakan hal tersebut tergantung partai maupun fraksi Golkar.

"Kalau fraksinya tetap memberikan satu keleluasaan pada pimpinan di DPR dalam posisi pimpinan di DPR tidak ada masalah selama belum inchraht kecuali dari partainya melakukan pergantian," kata Fadli.

Sementara itu Indonesian Corruption Watch (ICW) mengapresiasi langkah KPK menetapkan Novanto menjadi tersangka. 
Karena hal itu menunjukkan keseriusan KPK membongkar dalang persekongkolan pengadaan KTP elektronik yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun.

"Untuk menghadapi proses hukum, Setya Novanto harus mundur sebagai Ketua DPR," ujar Peneliti ICW Donal Fariz.

Alasan ICW meminta Novanto mundur, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang sebagai pimpinan lembaga negara. Karena sebagai Ketua DPR RI Donal menilai Novanto bisa melawan proses hukum.

"Sehingga tidak terjadi konflik kepentingan," jelas Donal.

Pada saat yang sama, Partai Golkar kata Donal harus segera melakukan pembenahan internal untuk untuk mengganti pimpinannya yang bermasalah.

Selain itu Golkar menurut Donal harus mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

"Agar Citra partai tidak semakin terbenam," ujar Donal.(fer/ter/jar/wly)





loading...
Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih ;)

Populer