Suap di Kemenlu Perhubungan Ditemukan Rp 20 M dalam 33 Tas dan ATM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono, sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Selain Tonny, KPK juga menetapkan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.


Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Rabu (23/8) malam.

OTT dilakukan terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) tahun anggaran 2016-2017.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan awal dan gelar perkara, diduga ada pemberian hadiah, janji, atau suap dari Adiputra Kurniawan (APK) kepada Antonius Tonny Budiono (ATB).

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu ATB dan APK," kata Basaria, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/8) malam.

Suap dari Adiputra tersebut, lanjut Basari, terkait proyek pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.

Dipaparkan bahwa dalam OTT yang dilakukan pada Rabu malam hingga Kamis sore, penyidik mengamankan lima orang di beberapa lokasi terpisah.

Mereka lalu dibawa ke KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Kelima orang tersebut yakni Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono (ATB), Komisaris PT Adhi Guna Keruk Tama atau PT AGK Adiputra Kurniawan (APK), Manager keuangan PT AGK yakni S, Direktur PT AGK yaitu DG, dan Kepala Sub Direktorat Pengerukan dan Reklamasi yakni W.

"Dalam OTT kami menyita sejumlah uang dan kartu ATM di kediaman ATB di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Di sana ada empat kartu ATM dari tiga bank penerbit berbeda dalam penguasaan ATB dan 33 tas berisi uang," ujar Basaria.

Dijelaskan, dalam 33 tas itu terdapat uang tunai dalam berbagai pecahan mata uang, antara lain Rupiah, Dolar AS, Poundsterling, Euro, Ringgit Malaysia.

"Total uangnya senilai Rp 18,9 miliar. Selain itu juga dalam rekening Bank Mandiri terdapat sisa salso Rp 1,174 miliar. Sehingga total uang yang ditemukan di rumah ATB totalnya Rp 20 miliar," beber Basaria.

"Karena ini jumlah uangnya sangat banyak, kami menduga penerimaan ini bukan hanya dari satu proyek saja, tapi dari banyak proyek. Kami butuh waktu untuk memilah-milah," tambahnya.

Penyegelan

Setelah dilakukan pemeriksaan selama 1x24 jam dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan dan pengadaan proyek barang dan jasa di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut TA 2016-2017 yang dilakukan oleh Tonny Budiono selaku Dirjen Perhubungan Laut dan KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan.

Atas perbuatannya Adiputra Kurniawan selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Antonius Tonny Budiono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Basaria menambahkan untuk kepentingan pembuktian, KPK telah menyegel sejumlah ruangan diantaranya Mess yang digunakan Antonius Tonny Budiono, ruang kerja Antonius Tonny Budiono di Kantor Kementerian Perhubungan, dan kantor PT AGK di Sunter, Jakarta Utara.

Modus pakai ATM

Pada bagian lain Basaria menjelaskan, dalam kasus ini pihaknya juga menemukan modus suap yang relatif baru, di mana penyuap yaitu Adiputra Kurniawan memberikan uang dalam bentuk ATM.

"KPK membuka modus yang relatif baru, dalam OTT ini penyerahan uang dilakukan dalam bentuk ATM," katanya.

"Rekening dibuka oleh pemberi dalam hal ini APK (Adiputra Kurniawan) dengan menggunakan nama pihak lain yang diduga fiktif, kemudian menyerahkan ATM tersebut kepada ATB," tambahnya.

KPK mengamankan 4 kartu ATM dari 3 bank berbeda saat menangkap tangan Dirjen Hubla. "KPK mengamankan sejumlah uang dan kartu ATM. Ada 4 ATM dari 3 bank yang dalam penguasaan ATB," tutur Basaria.

Prihatin

OTT kasus suap ini membuat prihatin Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Apalagi ini bukan OTT pertama di Kemenhub. Sebelumnya, pada Selasa 11 Oktober 2016 juga terjadi OTT di Ditjen Hubla oleh Tim Saber Pungli.

Saat itu Presiden Jokowi tengah getol-getolnya memberantas mafia pungli di pemerintahan. Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang bertindak sebagai payung hukum pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yaitu Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Kala itu bahkan Presiden Jokowi sempat turun ke TKP dimana polisi menangkap sejumlah pihak terkait pungli perizinan kapal di Kemenhub. Calo dan pegawai Ditjen Hubla ditangkap...... (Tribun/aphia/mal/ther)





loading...
Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih ;)

Populer